Reformasi Kebijakan Pelayanan Tax Amnesty Di Indonesia

Main Article Content

Yenni Del Rosa Erdasti Husni

Abstract

Tujuan kajian ini untuk mengetahui reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty bagi wajib pajak yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Kebijakan tax amnesty diatur dalam UU No. 11 / 2016  diikuti dengan PMK No. 118 / 2016  dan PMK No. 119 / 2016 tentang tata cara pengalihan harta wajib pajak ke Indonesia.. Pemerintah melakukan tax amnesty karena penerimaan pajak masih jauh dari target dibandingkan dengan target penerimaan pajak dalam APBNP tahun 2016. Kebijakan tax amnesty dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek dan berpotensi meningkatkan penerimaan APBN sehingga APBN lebih sustainable dan kemampuan pemerintah untuk belanja semakin besar. Secara otomatis tax  amnesty  membantu program pembangunan infrastruktur dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tax amnesty yang diikuti dengan repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri  sangat membantu stabilitas ekonomi makro Indonesia. Untuk menarik para wajib pajak dalam repatriasi perbankan harus menciptakan produk yang menarik, kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan pelayanan publik dan fasilitas perbankan. Pemerintah Daerah harus memfasilitasi jika repatriasi ke daerah untuk investasi dengan memberikan kemudahan pelayanan perizinan investasi untuk mendapatkan lahan dengan mempertimbangkan faktor budaya lokal, wilayah dan karakter masyarakat lokal.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
DEL ROSA, Yenni; HUSNI, Erdasti. Reformasi Kebijakan Pelayanan Tax Amnesty Di Indonesia. Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 49-59, aug. 2017. ISSN 2579-3195. Available at: <http://jtrap.ppj.unp.ac.id/index.php/J-TRAP/article/view/14>. Date accessed: 17 aug. 2018. doi: https://doi.org/10.24036/j-trap.v1i1.14.
Section
Articles