Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik

Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Tanah Datar

2026-07-31T05:15:22+00:00

This study aims to describe the effectiveness of the tax amnesty program for Motor Vehicle Tax (PKB) in Tanah Datar Regency, identify the factors influencing the success of the program, and explain the impact of this policy on taxpayer behavior. The background of the research stems from the low level of public compliance in paying PKB despite the continuous increase in the number of motor vehicles. The research method employed is qualitative with a descriptive approach, supported by quantitative data on PKBrevenue realization from 2022 to 2024. Research informants consist of Samsat officials, officers from the Regional Revenue Agency, and taxpayers. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation studies, with data validity tested using source triangulation. The findings indicate that the tax amnesty program has a positive impact by increasing tax revenue, although its effectiveness remains suboptimal due to limited socialization, low taxpayer awareness, and unequal access to information. The program’s impact is evident in the increased participation of some taxpayers in settling overdue taxes, although revenue targets have not been fully achieved. This study highlights the need for morec omprehensive socialization strategies and stronger monitoring to ensure that the tax amnesty program effectively contributes to enhancing Regional Original Revenue.

EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL – NEXT GENERATION (SIKS-NG) DALAM PENGUSULAN BANTUAN SOSIAL DI KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG

2026-07-31T05:15:27+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas penerapan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) dalam pengusulan bantuan sosial di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas, serta menjelaskan upaya Dinas Sosial Kota Padang dalam meningkatkan kualitas implementasi aplikasi tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian terdiri dari aparat kelurahan, operator SIKS-NG, dan masyarakat penerima bantuan sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam, dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIKS-NG masih menghadapi kendala berupa ketidaksesuaian data kependudukan, keterbatasan pemahaman masyarakat, gangguan teknis aplikasi, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Faktor-faktor tersebut memengaruhi efektivitas sistem dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial meliputi peningkatan kapasitas operator, sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi dengan Dukcapil dan kelurahan. Dampak penerapan SIKS-NG yang lebih efektif diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akurasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik berbasis digital.

Keywords: Efektivitas, SIKS-NG, Bantuan Sosial, Administrasi Publik

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA PADANG

2026-08-04T03:56:48+00:00

Kebijakan penghapusan sanksi administratif untuk Pajak Tanah dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang untuk mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Meskipun kebijakan tersebut telah diimplementasikan, beberapa tantangan terus memengaruhi pelaksanaannya, sehingga diperlukan studi lebih lanjut. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penghapusan sanksi administratif untuk PBB-P2 di Kota Padang dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi ini melibatkan sembilan informan yang terdiri dari tiga pelaksana kebijakan dari Badan Pendapatan Daerah (Badan Pendapatan Daerah) Kota Padang dan enam wajib pajak yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan validitas data dipastikan dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan secara umum telah dilakukan secara efektif dalam hal komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Informasi kebijakan disebarluaskan melalui media sosial, situs web resmi, dan kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat, didukung oleh sumber daya yang memadai dan koordinasi yang efektif antar unit organisasi. Namun, beberapa kendala masih tetap ada, termasuk penyebaran informasi yang tidak merata, khususnya di kalangan wajib pajak lanjut usia dengan akses terbatas ke media digital, kesadaran wajib pajak yang rendah, dan pemahaman yang terbatas tentang prosedur pembayaran online. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi publik yang lebih luas dan pendidikan berkelanjutan mengenai prosedur pembayaran PBB-P2 untuk meningkatkan implementasi kebijakan tersebut.