Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik

PENGARUH BUDAYA KERJA TERHADAP EFEKTIFITAS KERJA PEGAWAI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT

Citra Hanifah Ratu — 2024-10-31

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan karena belum mencapai tingkat optimal dalam kinerja para pegawai di kantor Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat. Keadaan ini terjadi karenaadanya kelemahan dalam budaya kerja yang masih belum memadai. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai dampak dari budaya kerja terhadap efisiensi kerja para pegawai yang bekerja di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Jumlah populasi yang menjadi fokus penelitian adalah 351 pegawai. Dalam metode pemilihan sampel, penelitian ini memanfaatkan rumus slovin, yang menghasilkan sampel sebanyak 78 pegawai. Dalam rangka menghimpun data, alat yang diterapkan adalah kuesioner yang dibentuk dengan model Skala Likert yang terdiri dari lima alternatif jawaban.Validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dievaluasi menggunakan perangkat lunak statistik SPSS versi 26. Selanjutnya, analisis regresi sederhana dilakukan untuk menghubungkan kedua variabel tersebut. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa budaya kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat, dengan nilai sebesar 0,253 atau 25,3%. Analisis menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah 0,000.

IMPLEMENTASI SOP PELAYANAN DI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Rizki Mandala Ramadhan — 2024-11-24

Rizki Mandala Ramadhan, 1410842015, Implementation of SOP Services at the Office of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises, Trade and Industry, Pesisir Selatan Regency, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2021. Supervised by: Kusdarini, S. IP, M.PA and Dr. Ria Ariany, M.Si. This thesis consists of 156 pages with references to 8 theory books, 4 method books, 2 journals, 1 Thesis, 5 Regulations and 1 appendix.

There are employees who do not understand or do not understand the contents of the existing Service SOP. In addition, there are also employees who work not according to the rules in the SOP, this is because the behavior and background of the employee who initially did not work according to the rules. The lack of ability of employees in using service support facilities such as computers and printers results the services provided are not optimal. Competence is indeed a fundamental problem in the service process carried out, especially competencies related to the use of service support facilities. So that the formulation of the problem in this study is "How is the Implementation of the Service SOP at the Department of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises, Trade and Industry in Pesisir Selatan Regency."

This study aims to describe the Implementation of the Service SOP in the Office of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises, Trade and Industry in Pesisir Selatan Regency using Edward III's theory. Aspects that are reviewed from Edward III's theory include aspects of communication, resources, disposition and bureaucratic structure.

This study uses a qualitative approach with a descriptive type of research. The data collection technique is through interviews and documentation, while the data validity technique uses a source triangulation process.

As for the conclusions in this study, the Implementation of SOP Services in the Office of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises, Trade and Industry in Pesisir Selatan Regency is not optimal. Low employee competence related to the services provided. The lack of supporting facilities for the implementation of services, especially facilities related to technology such as computers and printers. There are employees who have a low response to the service orders given. Lack of awareness that employees have of their duties in providing services.

The first suggestion in this research is to improve the quality of human resources such as the implementation of employee competency training so that the services provided to the community can be better in the future. Second, increasing the number of supporting facilities related to the services provided, especially facilities related to technology, namely computers and printers. Third, optimizing supervision of the services provided, both direct supervision (providing direct direction to employees related to their duties) and indirect supervision (providing direction through the head of the field/sectional head regarding employee duties) as a form of authority in the service process.

IMPLEMENTASI KEARIFAN LOKAL DALAM PENGEMBANGAN EVEN PARIWISATA HOYAK TABUIK OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN

Doni Sonipa — 2024-11-24

Penelitian ini menjelaskan bagaimana pariwisata pada acara pesta Hoyak Tabuik dikembangkan berdasarkan kearifan lokal di Kota Pariaman. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan Teori Pengembangan Pariwisata dengan Pendekatan Berbasis Kearifan Lokal menurut Sastrayuda dengan metode deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data, peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi dengan teknik purposive sampling untuk memilih informan. Validitas data dipastikan melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal menurut teori Sastrayuda dapat diterapkan pada pengembangan Pesta Hoyak Tabuik Berbasis Kearifan Lokal di Kota Pariaman. Dalam tahapan perencanaannya, terdapat musyawarah yang dilakukan antara Pemerintah Kota Pariaman dan para tokoh seperti Kerapatan Adat Nagari, niniak mamak, Bundo Kanduang, dan LKAAM. Sedangkan, komunitas sanggar dan tuo tabuik berperan langsung dalam pelaksanaannya. Pendekatan yang diterapkan memperhatikan potensi dan karakteristik produk budaya yang tersedia, yang tercermin dalam upacara tabuik yang dilaksanakan dengan nilai-nilai lokal yang terkandung di dalamnya. Namun, terdapat penurunan nilai kesakralan karena perayaan kini tidak lagi diadakan pada tanggal Muharam dan diubah mengikuti jadwal hari libur. Pendekatan pemberdayaan masyarakat tercermin melalui pemanfaatan sumber daya lokal untuk kerajinan dan produk olahan makanan, serta meningkatkan fasilitas pariwisata seperti penginapan yang memadai.

ANALISIS D.HORTON, TEORI KAPASITAS ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SOLOK (PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/P2M)

ULFA AULIA — 2024-11-24

This research was motivated by a number of problems faced by the Prevention and Community Empowerment Division (P2M) of The National Narcotics Boards of Solok Regency (BNNK) in carrying out their work programs. Even though there was an increase in the nominal value of the organization's budget (AD/ART), the allocation for P2M activities actually decreased. Likewise, the numbers of both instructors and activity implementers are insufficient.This has an impact on decreasing P2M activities while at the same time the distribution and use of drugs is increasingly widespread in this area. This research aims to find out what organizational capacity the P2M Division of BNNK Solok has in carrying out its work program. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Research informants were selected using purposive sampling techniques. The types of data collected are primary and secondary data. By referring to the Organizational Capacity Theory proposed by Horton, namely: human resources; infrastructure, technology and financial resources; strategic leadership; program and process management; networks of cooperation and relationships with other parties, it is found that only the strategic leadership dimension is adequate. Meanwhile, other dimensions: human resources; infrastructure, technology, and financial resources; process dimensions and process management; and the collaborative networks and relationships with other parties are inadequate to support the P2M Program at BNNK Solok.

DISKRESI DINAMIKA DAN PERUBAHAN KONSTITUSI MELALUI PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA

Leni Rohida — 2024-11-24

Penelitian ini membahas diskresi dinamika dan perubahan konstitusi di Indonesia melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara, mengatur pembagian kekuasaan, serta menjamin hak dan kewajiban warga negara. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang dinamis sering kali menimbulkan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap aturan-aturan yang terkandung dalam konstitusi. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran sentral dalam proses penyesuaian ini melalui putusannya yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengubah tafsir konstitusi. Mahkamah Konstitusi memegang peran penting sebagai lembaga pengawal konstitusi yang berfungsi untuk menafsirkan, menguji, dan memutus sengketa yang terkait dengan konstitusi. Dalam menjalankan perannya, MK sering kali membuat putusan yang bukan hanya berfungsi untuk menegakkan hukum, tetapi juga mempengaruhi perubahan dan perkembangan hukum tata negara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap signifikan dalam membawa perubahan terhadap konstitusi, baik dari segi interpretasi maupun aplikasinya. Beberapa putusan penting, seperti yang terkait dengan uji materi undang-undang, pembatasan kekuasaan eksekutif, dan perlindungan hak asasi manusia, dianalisis untuk mengidentifikasi pola perubahan yang terjadi dalam konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya sering melakukan reinterpretasi terhadap norma-norma konstitusional, yang pada akhirnya mengarah pada perubahan konstitusi secara substantif. Perubahan-perubahan ini umumnya terjadi melalui mekanisme penafsiran progresif terhadap ketentuan-ketentuan konstitusional yang ada, sehingga menghasilkan penyesuaian terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang di masyarakat. Studi ini menyoroti bahwa diskresi MK dalam melakukan perubahan konstitusi tidak terlepas dari dinamika politik dan kepentingan publik yang mempengaruhi putusan-putusan tersebut.